Pemerintah Targetkan 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru di Tahun 2027

Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menargetkan terciptanya hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027. Target ini menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 dalam target 2,57—3,49 juta orang,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis.

Target tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan itu, pemerintah dan DPR menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas lapangan kerja. Salah satu indikatornya adalah pencapaian lapangan kerja formal hingga 40,81 persen pada 2027.

Tak hanya itu, pemerintah juga berharap kebijakan yang dijalankan tahun depan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 hingga 4,87 persen. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih berkualitas.

Menurut Wihadi, arah kebijakan fiskal dalam APBN 2027 akan difokuskan untuk memperkuat program hilirisasi dan industrialisasi nasional. Strategi ini dinilai penting karena mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Ia menjelaskan, terdapat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang disiapkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan tersebut.

Salah satu klaster yang menjadi fokus utama adalah hilirisasi dan industrialisasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, memperbesar nilai tambah dari sumber daya alam, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di berbagai sektor.

Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian besar pada sektor pendidikan. Melalui klaster pendidikan, pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih produktif dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Wihadi menegaskan bahwa keberhasilan program hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan kawasan industri. Menurutnya, dibutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor agar program tersebut dapat berjalan secara optimal.

Karena itu, penyusunan PKPN dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu-isu strategis, hingga kesiapan masing-masing daerah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap implementasi program pembangunan bisa berlangsung lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja.

Banggar DPR juga menilai bahwa arah pembangunan yang berfokus pada hilirisasi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.